Kampong Thom, 5 Maret 2026 – Komisi Anti-Korupsi Kamboja (CAC) bersama Kepolisian Nasional menahan mantan Gubernur Provinsi Kampong Thom beserta 7 pejabat tinggi Dinas Pekerjaan Umum dan perusahaan kontraktor terkait dugaan korupsi besar-besaran pada proyek pembangunan Bendungan Stung Sen fase II senilai total USD 98 juta (sekitar Rp 1,54 triliun).
SITUSTOTO
Ringkasan Temuan Utama
Menurut konferensi pers CAC pagi ini:
- Anggaran yang “hilang” atau diselewengkan diperkirakan mencapai USD 76 juta (~Rp 1,2 triliun)
- Modus utama: mark-up harga material hingga 180–320%, pembayaran fiktif untuk pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan, dan pembagian fee melalui 14 rekening perusahaan cangkang
- Bukti kuat: transfer bank internasional ke rekening pribadi di Singapura & Hong Kong atas nama kerabat pejabat (total Rp 428 miliar sudah dibekukan)
- Kerugian negara: bendungan yang seharusnya selesai 2024 baru mencapai progress fisik 42% hingga hari ini
Nama-nama yang Ditahan (per 5 Maret 2026 pukul 14.00)
- H.E. [nama disensor], mantan Gubernur Kampong Thom (2020–2025)
- Direktur Dinas PU Provinsi
- Kepala Bidang SDA Dinas PU
- Ketua Panitia Lelang Proyek 5–8. Empat direktur & komisaris dari konsorsium kontraktor utama
Semua ditahan di fasilitas khusus CAC Phnom Penh dengan pasal korupsi tingkat tinggi dan pencucian uang (ancaman hukuman 15–30 tahun penjara + denda hingga 3× nilai korupsi).
Reaksi Publik & Pemerintah
- Ribuan warga Kampong Thom menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur pagi ini dengan tagar #KembalikanUangRakyat dan #HukumMatiKoruptor trending nomor 1 di Kamboja.
- Perdana Menteri Hun Manet dalam pernyataan resmi: “Ini adalah perang tanpa ampun terhadap korupsi. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, siapa pun pelakunya.”
- Bank Nasional Kamboja membekukan 27 rekening terkait dan bekerja sama dengan otoritas Singapura & Hong Kong untuk pelacakan aset.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
- Petani di 7 distrik mengalami kekurangan air irigasi karena bendungan tidak berfungsi optimal.
- Ribuan pekerja proyek belum dibayar upah 8–14 bulan terakhir.
- Proyek dihentikan sementara hingga audit independen selesai (diperkirakan 6–9 bulan).
Kasus ini menjadi salah satu korupsi infrastruktur terbesar yang terungkap di Kamboja sejak 2010-an. Proses hukum diperkirakan akan berlangsung panjang dan mendapat pengawasan ketat dari masyarakat serta media internasional.